Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Secara formal, tidak ada ketentuan khusus bahwa kasus hak atas kekayayan intelektual (HaKI) harus diperiksa atau ditangani oleh hakim yang ahli dalam bidang HaKI. Dalam prakteknya, di Mahkamah Agung telah dibentuk tim khusus untuk memeriksa dan menangani kasus-kasus HaKI maupun kasus-kasus perdata lainnya, khususnya kasus-kasus kepailitan.

Untuk kasus HaKI, pernah dibetuk suatu Dewan Hakim Khusus untuk memeriksa dan menangani kasus-kasus HaKI, akan tetapi Dewan Hakim Khusus tersebut merupakan cikal bakal “sistem kamar” dalam penanganan perkara, tidak dapat bekerja konsisten dalam menyelesaikan kasus.

Hal ini dikarenakan pendeknya masa kerja seorang hakim tersebut, dan penggantinya tidak langsung dapat ditunjuk, karena hakim-hakim lainnya masih terikat pada pekerjaan sebelummnya, selain itu masih terdapat perbedaan pendapat di antara para hakim mengenai penerapan “sistem kamar”, dimana yang satu mengarah pada spesialisasi dan lain tetap pada sistem bahwa hakim harus dapat menangani semua perkara.

Dalam HIR (Hertz Inlands Reglement), tidak ada pembatasan jangka waktu mengenai penyelesaian suatu kasus, tetapi dengan berlakunya Undang-undang HaKI yang baru, khususnya Hak Cipta maka permohonan kasasi harus diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan, dan hal ini merupakan kabar baik bagi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta, Undang-undang Paten, Undang-undang Merek, penegakan di bidang HaKI dapat dilakukan dengan bantuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Direktorat Jenderal HaKI.

Sebagai tambahan kepada Penyidik Polisi Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu yang bekerja di suatu Departemen Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya mencakup pengembangan Hak Cipta, dapat diberikan kewenangan khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melaksanakan penyidikan atas tindak pidana dalam bidang Hak Cipta.

Seorang Penyidik sebagaimana dimaksud pada paragraph (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berwenang untuk:

  1. Memeriksa kebenaran laporan atau informasi menyangkut tindak pidana dalam bidang Hak Cipta.
  2. Memeriksa orang atau badan yang dicurigai melakukan suatu tindak pidana dalam bidang Hak Cipta
  3. Meminta informasi atau barang bukti dari orang atau badan yang berkaitan dengan suatu kejadian tindak pidana dalam bidang Hak Cipta.
  4. Memeriksa buku-buku, rekaman-rekaman, atau dokumen lainnya yang terkait dengan tindak hukum pidana dalam bidang Hak Cipta
  5. Memeriksa lokasi tertentu yang dicurigai mempunyai barang bukti berupa buku-buku, rekaman-rekaman, atau dokumen lainnya yang terkait dengan tindak pidana di bidang hak cipta.
  6. Meminta bantuan dari ahli-ahli dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta.

Seorang penyidik sebagaimana dimaksud dalam paragraf (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana akan memberitahukan penyidikan yang dilakukannya dan akan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polisi Republik Indonesia.

Seorang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam paragraf (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana akan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia.

Setelah pemeriksaan persyaratan secara formal dan administratif suatu kasus selesai dilaksanakan, maka Majelis Hakim Agung ditunjuk untuk memeriksa atau mendengar kasus tersebut. Adapun yang berwenang untuk menunjuk Majelis Hakim Agung adalah Ketua Mahkamah Agung, hal ini adalah berdasarkan ketentuan Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Ada pembatasan waktu bagi pengadilan tingkat pertama dan banding untuk memeriksa suatu perdata, yaitu minimum 6 (enam) bulan, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1992, sedangkang dalam Undang-undang HaKI pembatasan waktu bagi Pengadilan adalah 60 (enam puluh) hari dan untuk pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung terdapat bermacam pembatasan waktu. Dalam Undang-undang Paten, jangka waktu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung adalah 180 (seratus delapan puluh) hari. Dalam Undang-undang Merek dan Desain Industri, pengajuan kasasi adalah 90 (sembilan puluh) hari, dan tidak ada proses banding bagi perkara HaKI kecuali untuk Hak Cipta.

Adapun mengenai penyelesaian sengketa terhadap Hak Cipta telah jelas diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 66 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pengertian Wakalah Bil Ujrah

Secara bahasa, kata al-wakalah atau al-wikalah berarti al-tafwidh yaitu penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat. Contoh kalimat “aku serahkan urusanku kepada Allah” mewakili istilah pengertian tersebut.[1] Jadi yang dimaksud dengan al-wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal diwakilkan.

Pengertian-Wakalah-Bil-Ujrah



Wakalah bil ujrah yaitu pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian ujrah (fee). Dalam kontrak peserta menyetujui kontribusinya dijadikan tabarru’ dan digunakan untuk untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah dalam bentuk hibah. Tercantum pula persetujuan kontribusi yang dimasukkan dapat diinvestasikan dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah.[2]

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 menjelaskan akad wakalah bil ujrah untuk asuransi syariah yaitu salah satu bentuk akad dimana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dengan imbalan pemberian ujrah (fee).[3]

Adapun pengertian wakalah menurut para ulama sebagai berikut:
  • Imam Taqy al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, wakalah adalah: Menyerahkan suatu pekerjaan yang dapat digantikan kepada orang lain agar dikelola dan dijaga pada masa hidupnya”.[4]
  • Hasbi Ash-Shiddiqie, wakalah adalah : Akad penyerahan kekuasaan dimana pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk bertindak”
  • Sayyid Sabiq, wakalah adalah : “Seseorang menunjuk orang lain sebagai pengganti dalam urusan”[5]
  • Ulama Hanafiyyah, wakalah adalah : “Seseorang menunjuk orang lain untuk berada di posisinya dalam melakukan tasharruf yang boleh dan jelas, atau menyerahkan tasharruf dan pemeliharaan kepada wakil.”[6]
  • Ulama Malikiyyah, Syafi’iyah dan Hanabilah, wakalah adalah: “Penyerahan seseorang terhadap sesuatu yang ia berhak melakukannya dimana sesuatu itu termasuk perbuatan yang bisa diwakilkan dalam melakukannya kepada orang lain untuk dilakukan ketika ia hidup”.[7]
Dari definisi-definisi diatas, dapat diambil intisari bahwa wakalah bil ujarh adalah salah satu bentuk akad dimana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dalam pengelolaan dana mereka dengan pemberian ujrah (fee).

RUJUKAN

[1] Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, cet.1, h. 120
[2] Andi Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana, 2009, h. 276
[3] Fatwa DSN-MUI No.52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Wakalah Bil Ujrah
[4] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, Cet. 2, h. 187
[5] Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunah, Jakarta: Beirut Publishing, 2014, h.826
[6] Wahbah Az-Zuhaili, Al-fiqh Wa Adillatuhu, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Katani Jakarta; Gema Insani, 2011, h. 476
[7] Ibid.

Objek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan atau penguasaa kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat seperti kawasan:
  1. Bandara
  2. Pelabuhan laut
  3. Perkebunan
  4. Kehutanan
  5. Pertanian
  6. Pertambangan
  7. Industri
  8. Perdagangan
  9. Sarana olah raga dan rekreasi (Kurniawan dan Purwanto, 2004: 54).

Menurut Kurniawan dan Purwanto (2004: 75) menegaskan bahwa objek kendaraan bermotor adalah “kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor”.

Sedangkan menurut Siahaan(2010: 181) bahwa yang termasuk dalam objek pajak kendaraan bermotor adalah “kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat, antara lain, di kawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, dan sarana olahraga dan rekreasi”, objek pajak kendaraan bermotor adalah “kepemilikan dan atau penguasaan kendaraaan bermotor”. Siahaan juga mengemukakan bahwa pada pajak kendaraan bermotor, tidak semua kepemilikan dan/atau penguasaan kendaran bermotor dikenakan pajak.

Menurut R. Santoso Brotodiharjo (2008: 55), menyatakan bahwa:

Obyek pajak kendaraan bermotor merupakan manifestasi dari keadaan nyata (taatbestand). Taatbestand adalah keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dapat dikenakan pajak.


Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3 ayat 3, dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang kepemilikan dan penguasaan atasnya menjadi objek pajak PKB adalah:
  • Kereta api;
  • Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  • Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbale balik dan lembagalembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat; dan
  • Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Masa Pajak dan SPTD

Pajak yang terutang merupakan PKB yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak atau dalam tahun pajak menurut kektentuanperaturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Provinsi setempat.Pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pajak terutang dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung mulai ssaat pendaftaran kendaraan bermotor.

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan satu kesatuan dengan pengurusan administrasi kendaran bermotor lainnya. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terutang dipungut diwilayah provinsi tempat kendaraan bermotor terdaftar. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi yang hanya terbatas kendaraan bermotor yang terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya (Marihot P. Siahaan, 2010: 187).

Perkembangan hukum lingkungan di Indonesia

Saat ini pembagian hukum secara klasik, yang masih sering digunakan adalah pembagian hukum menjadi hukum publik dan privat atau perdata. Termasuk hukum publik adalah hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum internasional. Termasuk hukum privat (perdata) adalah hukum dagang dan hukum intergentil atau hukum antartata hukum. Hukum adat tidak merupakan lapangan hukum tersendiri karena meliputi lapangan-lapangan hukum yang telah disebutkan.

Perkembangan hukum lingkungan di Indonesia


Istilah “hukum lingkungan” merupakan konsepsi yang relatif masih baru dalam dunia keilmuan pada umumnya dan dalam lingkungan ilmu hukum pada khususnya, yang tumbuh sejalan bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran akan lingkungan. Dengan tumbuhnya pengertian untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup tersebut, tumbuh pula perhatian hukum kepadanya ( Gatot, 2004 : 24).

Di Indonesia sendiri, organisasi yang berhubungan dengan lingkungan hidup sudah dikenal lebih dari sepuluh abad yang lalu. Dari prasasti Jurunan tahun 876 Masehi diketahui adanya jabatan “tuhalas” yakni pejabat yang mengawasi hutan atau alas, yang kira-kira identik dengan jabatan petugasa Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA).

Kemudian prasasti Haliwangbang pada tahun 877 Mahesi menyebutkan adanya jabatan “tuhaburu” yakni pejabat yang mengawasi masalah perburuan hewan di hutan. Contoh lain adalah pengendalian pencemaran yang ditimbulkan oleh pertukangan logam; kegiatan membuat logam, yang sudah tentu menimbulkan pencemaran dikenai pajak oleh petugas yang disebut “tuhagusali” ( Said, 1985 : 63-64).

Perkembangan yang berarti yang bersifat menyeluruh dan mejalar ke berbagai pelosok dunia dalam bidang peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup terjadi setelah adanya konfrensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup manusia di Stockholm pada tahun 1972. Di Indonesia dalam rangka persiapan menghadapi konfrensi PBB tersebut, telah disusun “Laporan Nasional” tentang keadaan lingkungan hidup di Indonesia. Sebagai persiapan laporan tersebut telah diselenggarakan “Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup Manusia dan Pembangunan Nasional” di Bandung pada tanggal 15 s/d 18 Mei 1972.

Dalam seminar tersebut telah disampaikan makalah tentang “Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia beberapa fikiran dan saran” oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H.,LLM. Makalah tersebut merupakan pengarahan pertama mengenai perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia ( Gatot, 2004 : 27-28).

Karakter Hukum Lingkungan

Adapun karakter hukum lingkungan adalah multi aspek dan multi disipliner yang berorientasi pada pelestarian fungsi dan kemampuan lingkungan hidup dengan pendekatan utuh dan menyeluruh (holistik). Ia juga baru merupakan hukum yang berwawasan lingkungan sebagai ciri utama hukum lingkungan modern.

Bahwa ia terkait dan harus sejalan dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.dalam kontek ini harus dimaknai dan ditambah dimensi hukum, ilmu dan teknologi sehingga bermakna sebagai sistem hubugan dalam penegakan hukum lingkungan mutlak digunakan pendekatan multi aspek dan multi disipliner, baik berkaitan dengan perusakan maupun pencemaran lingkungan hidup (Wahid, 2011 :20).

Pihak-Pihak dalam Perjanjian Kredit

Sesuai Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Hal ini merupakan peristiwa yang menimbulkan suatu hubungan hukum antara orang-orang yang membuatnya sehingga dari perjanjian tersebut nantinya akan menimbulkan suatu perikatan.

Suatu perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. Perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewaiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya. Para pihak dalam kredit pada dasarnya hanya dua, yaitu pihak kreditur yaitu bank dan pihak debitur yaitu nasabah. Menurut Undang-Undang Perbankan,

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simapanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Sedangkam “nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank” dan “nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.” Pihak dalam perjanjian kredit menjadi beda apabila jaminan diberikan oleh pihak ketiga yang ikut serta menandatangani perjanjian kredit (hutang piutang) atau Personal Guarantee diberikan oleh pihak ketiga. Jadi disni pihak ketiga bertindak sebagai penjamin. Hal itu akan berdampak luas apabila debitur wanprestasi.

Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman kepada debitur. Sedangkan debitur adalah pihak yang meminjam atau menerima pinjaman dari kreditur. Kreditur memiliki hak untuk dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu kepada debitur yang pasif yang tidak mau memenuhi kewajibannya.

Prosedur Permohonan Pendaftaran Hak Cipta

Berdasarkan peraturan menteri Kehakiman Nomor 01.HC.03.01 1987 tentang pendaftaran ciptaan, ditentukan bahwa tata cara pendaftaran hak cipta adalah sebagai berikut:
  • Pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya diwajibkan membuat suatu permohonan melalui Direktorat Hak Cipta, Desain Industry, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) yang ditujukan kepada menteri Kehakiman.
  • Surat permohonan berisikan:

  1. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta
  2. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta
  3. Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa
  4. Jenis dan judul ciptaan
  5. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali
  6. Uraian ciptaan dibuat dalam rangkap 3 (tiga)

Prosedur Permohonan Pendaftaran Hak Cipta

Selain persyaratan di atas permohonan pendaftaran hak cipta juga harus dilengkapi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hal ini diatur dalam Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor M.02.HC.03.01 Nomor M.01.HC.01.02 Tahun 1991 tanggal 9 Januari 1991 ketentuan tersebut menyebutkan bahwa pemohon pendaftaran ciptaan serta pencatatan pemindahan hak cipta atas ciptaan terdaftar, yang diajukan atas nama pemohon yang berdomisili di wilayah Indonesia diwajibkan melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai syarat permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 1982 tentang Hak Cipta.

Pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya diwajibkan membuat suatu permohonan melalui Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman. Surat permohonan tersebut harus berisi nama, kewarganegaraan, alamat pemegang hak cipta, tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali, dan uraian ciptaan rangkap 3 (tiga). Apabila pemohon tidak tinggal dalam wilayah Republik Indonesia, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan, maka pemohon harus memilih tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah Republik Indonesia. Permohonan yang dikuasakan harus diserta dengan surat kuasa yang sah, serta melampirkan bukti tentang kewarganegaraan yang diberi kuasa.

Dalam hal permohonan pendaftaran ciptaan ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan surat gugatan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya agar ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya didaftarkan dalam Daftar Umum Ciptaan d Rektorat Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Permohonan kepada Pengadilan Niaga tersebut harus diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya penolakan pendaftaran tersebut oleh pemohon atau kuasanya.

Definisi Gadai

Dalam bermuamalah, tentunya seseorang tidak selamanya mampu melaksanakan secara tunai dan lancar sesuai dengan syari’at yang ditentukan. Ada kalanya kita dalam bermuamalah terkendala masalah dana, maka hutang piutanglah terkadang tidak dapat dihindarkan, padahal banyak bermunculan fenomena ketidakpercayaan diantara manusia, khususnya di zaman modern ini.

Definisi Gadai


Sehingga orang terdesak untuk meminta jaminan benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya agar menjaga kepentingan keadilan jangan sampai ada yang dirugikan. Oleh sebab itu, dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai pinjaman utangnya, sehingga debitur tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan dapat dijual oleh kreditor. Dalam hukum Islam jaminan benda atau barang berharga dalam hutang-piutang disebut dengan gadai.[1]

Transaksi gadai dalam fikih Islam disebut ar-Rahn. ar-Rahn menurut bahasa al-tsubut wa al-dawam ( الثُّبُوْتُ والدّوَامُ ) yaitu tetap dan kekal.[2] Ada pula yang menjelaskan bahwa rahn adalah terkurung atau terjerat.[3] Sebagian ulama memberi arti Ar-rahn dengan al-habs yang artinya tertahan.[4] Ar-rahn terdapat dalam QS. al-Muddatstsir ayat 38:

Tiap-tiap diri tertahan dengan sesuatu yang diusahakannya.[5]


Kata ( رهينة ) rahinah terambil dari kata ( رهن ) rahana dengan aneka makna antara lain gadai yakni sesuatu yang dijadikan jaminan guna memperoleh utang. Lazimnya, sesuatu itu ditahan oleh pemberi utang, dan dari sini kata tersebut diartikan dengan sesuatu yang ditahan. Secara terminologi fiqh, rahn adalah menahan suatu barang dengan suatu hak yang memungkinkan dapat dipenuhi dari barang tersebut, artinya barang tersebut dijadikan penguat atau jaminan terpenuhinya hak tersebut.[6] Jadi Secara umum, rahn adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimannya.

Ayat di atas menegaskan bahwa setiap pribadi tergadai disisi Allah Saw. Ia harus menebus dirinya dengan amal-amal perbuatan baik. Setiap pribadi seakanakan berhutang kepada Allah Saw. Dan ia harus membayar kembali utangnya kepada Allah Saw untuk membebaskan dirinya.[7] Setiap pribadi diminta pertanggungan jawab diakhirat kelak, dimana setiap manusia akan menghadapi hisab atas perjalanan hidupnya, baik dalam hal-hal yang menyangkut dirinya sendiri maupun orang lain. Sementara itu pengertian gadai menurut istilah adalah akad utang dimana terdapat suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang-piutang, barang itu boleh dijual apabila utang tak dapat dibayar, hanya saja penjualan itu hendaknya dilaksanakan dengan keadilan.[8]

Adapun para Imam Madzhab mengartikan kata gadai (rahn) sebagai berikut:
  • Ulama‟ Syafi‟iyah

Syafi‟iyah sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq memberikan definisi gadai (rahn) sebagai berikut

Menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara‟ untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.[9]


  • Ulama‟ Hanabilah

Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Ibnu Qudamah menjelaskan bahwasannya gadai adalah :

Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.[10]


  • Ulama‟ Malikiyah

Madzab Malikiyah mendefinisikan gadai sebagaimana dikutip oleh Wahbah az Zuhaili adalah:

Sesuatu yang bernilai harta (mutamawwal) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).[11]


  • Ulama‟ Hanafiah

Sementara itu Hanafiah mendefinisikan gadai sebagai:

Sesungguhnya rahn (gadai) adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara‟ sebagai jaminan untuk utang, dengan kemungkinan untuk menganmbil semua utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut.[12]


Menurut Sayyid Sabiq, ar-rahn adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara‟ sebagai jaminan hutang.[13]

Sementara pendapat Muhammad Rawwas Qal‟ahji berpendapat bahwa ar-rahn adalah menguatkan utang dengan jaminan utang.[14] Sedangkan menurut Masjfuq Zuhdi ar-rahn adalah perjanjian atau akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.[15] Nasrun Haroen menegaskan ar-rahn adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya ataupun sebagiannya.[16]

Dan menurut Muhammad Syafi‟i Antonio bahwa gadai adalah menahan salah satu harta milik nasabah (rahin) sebagai barang jaminan (marhun) atas utang/pinjaman (marhun bih) yang diterimanya.[17]

Sementara gadai menurut KUH Perdata sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1150 adalah:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkannya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.[18]


Dari pernyataan-pernyataan yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa Gadai menurut bahasa penahanan, sedangkan menurut syar‟i adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.

Rujukan
[1] Wahbah az Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Juz 6, (Damsik: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 4207.
[2] Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz III, (Bairut: Dar al-Fikr, 1971), hlm. 187.
[3] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 105.
[4] Chuzaimah T. Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 79
[5] Departemen Negara RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Bumi Restu, 1980), hlm. 992.
[6] Abdul Ghofur, Ali Murtadho dkk, Menuju Lembaga Keuangan Yang Islami dan Dinamis (Semarang : Rafi Sarana Perkasa, 2012), hlm. 115
[7] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, cet. IV, 2006), hlm. 606
[8] Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 309
[9] Sayyid Sabiq, Fiqh . . ., hlm. 153
[10] Al-Imam Ibnu Qudamah, Al-Mughny, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 397
[11] Wahbah az Zuhaili, Fiqih . . ., hlm. 4208
[12] Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: AMZAH, cet. 1, 2010), hlm. 286
[13] Sayyid Sabiq, Fiqh . . ., hlm. 153
[14] Muhammad Rawwas Qal‟ahji, Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab ra, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 463
[15] Masjfuq Zuhdi, Masail Fiqiyah, (Jakarta: CV Haji Masagung, cet. 1, 1988), hlm. 163
[16] Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 252
[17] Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 128
[18] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, cet. 39, 2008), hlm. 297.

Peninjauan Kembali sebagai Upaya Hukum

Menurut Arief Sidharta, Republik Indonesia mempunyai landasan kefilsafatan yang mendasari dan menjiwai dalam penyusunan ketentuan pada Undang-Undang Dasar NRI 1945 yakni Pancasila. Yang dapat juga disebut dengan pandangan hidup kekeluargaan. Selanjutnya, tujuan hukum adalah untuk mengayomi secara aktif artinya meliputi upaya untuk menciptakan kondisi dan mendorong manusia untuk selalu memanusiakan diri secara terus-menerus. Jadi, antara Pancasila dan Tujuan Hukum dapat menciptakan kondisi sosial yang manusiawi sehingga memungkinkan proses sosial berlangsung secara wajar, di mana setiap manusia mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaan secara utuh.

Peninjauan Kembali sebagai Upaya Hukum


Sifat dari upaya hukum adalah perkara diperiksa ulang (judex factie) sedangkan maksud dari upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. PK dalam hal ini adalah upaya hukum luar biasa setelah upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi.

Menurut pandangan doktrina dari Djoko Prakoso, upaya hukum pada pokoknya bertujuan:
  • Diperolehnya kesatuan dan kepastian dalam hal menjalankan peradilan (operation yustitie),
  • melindungi tersangka terhadap tindakan-tindakan yang bersifat sewenang-wenang dari Hakim,
  • memperbaiki kealpaan-kealpaan dalam menjalankan peradilan, dan
  • usaha dari para pihak baik terdakwa maupun jaksa memberikan keterangan-keterangan baru (novum).

…..the final judgement of conviction or sentence on the grounds that:

(a) New evidence has been discovered that: (i) Was not available at the time of trial, and such unavailability was not wholly or partially attributable to the party making application; and (ii) Is sufficiently important that had it been proved at trial it would have been likely to have resulted in a different verdict;

(b) It has been newly discovered that decisive evidence, taken into account at trial and upon which the conviction depends, was false, forged or falsified; (c) One or more of the judges who participated in conviction or confirmation of the charges has committed, in that case, an act of serious misconduct or serious breach of duty of sufficient gravity to justify the removal of that judge or those judges from office under article 46.

Dengan tegas menggariskan untuk membuka PK sebagai upaya hukum terhadap suatu perkara yang sudah diputuskan oleh Hakim. Tetapi harus didukung dengan:
  1. bukti baru telah ada (new evidence has been discovered); (i) tidak tersedia saat sidang (not available at the time of trial), dan tidak tersedia seluruhnya (such unavailability was not wholly) atau sebagian (partially attributable);
  2. baru menemukan bukti yang menentukan (discovered that decisive evidence) keyakinan dalam pengadilan itu mungkin palsu, palsu atau dipalsukan (the conviction depends, was false, forged or falsified); dan
  3. tindakan pelanggaran atau pelanggaran serius terhadap tugas sebagai Hakim cukup untuk membenarkan penghapusan keputusan Hakim (an act of serious misconduct or serious breach of duty of sufficient gravity to justify the removal of that judge).

Menurut Osman Simanjuntak, PK dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa karena keistimewaannya, yaitu ; sarana yang dipergunakan untuk membuka kembali (mengungkit) suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Perlunya diperhatikan kalau dalam putusan itu jelas terlihat ada ketidak-adilan. Bagaimana jika ada novum setelah keputusan dibacakan? Atau Hakim melakukan kesalahan/kekeliruan? Atau ada putusan diantara peradilan yang kontradiktif.

Jika membicarakan tentang maksud dan tujuan pemberlakuan PK maka hakikatnya bisa dikaitkan pada filosofi peradilan, ialah memberi nilai yang adil. Keadilan ialah terciptanya suatu suasana damai di kalangan masyarakat (Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1978:19). Dan keadilan adalah hak semua orang dan tidak dikecualikan dari hal-hal apapun sebagai bagian dari hak dasar yang tidak boleh diganggu.

Menggapai suatu keadilan lewat panggung peradilan kiranya perlu dibuka untuk dapat mengoreksi terhadap segala kemungkinan perbuatan atau kinerja (performance) yang kurang baik. Menegakkan 10 nilai pengadilan yang ideal diantaranya : persamaan di depan hukum (equality before the law), keadilan, imparsial (tidak memihak), membuat keputusan yang independen (tanpa campur tangan pihak luar), kompetensi, integritas, terbuka, mudah diakses, tepat waktu, dan memiliki kepastian. Kemuanya diperlukan adanya kehendak yang baik (good will).