SUDUT HUKUM | Dalam negara demokratis (pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat) maka salah satu ciri utamanya adalah pemilhan umum untuk memilih partai politik yang…
Kategori: pilkada
SUDUT HUKUM | Sengketa terjadi karena adanya benturan kepentingan. Oleh karena itu seiring dengan perkembangan masyarakat muncul hukum yang berusaha untuk meminimalisir berbagai benturan kepentingan…
Pengawasan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemilu, sebab guna menjamin terselenggaranya pemilu yang dilaksanakan secara demokratis serta guna mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur…
SUDUT HUKUM | Dalam sejarah peradilan di Indonesia, istilah peradilan khusus dipahami sebagai antonim dari pengertian peradilan pada umumnya yang berjenjang mulai dari peradilan pertama…
SUDUT HUKUM | Dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tanggal 2 Oktober 2014 oleh Menteri Hukum…
SUDUT HUKUM | Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor Tahun 2014 Menjadi Undang Undang diundangkan pada tanggal…
SUDUT HUKUM | Sistem pilkada dapat dibedakan dalam 2 jenis, yaitu Pemilukada dan pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD. Faktor utama yang membedakan kedua metoda tersebut…
SUDUT HUKUM | Dari teori dan praktik yang berkembang selama ini memperlihatkan bahwa UUD 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis yang tertinggi dalam negara (the…
SUDUT HUKUM | Salah satu perwujudan negara yang demokratis adalah diselenggarakannya pilkada sebagai sarana untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/ Wakil Walikota, hal…
SUDUT HUKUM | Dalam sejarah peradilan di Indonesia, istilah peradilan khusus dipahami sebagai antonim dari pengertian peradilan pada umumnya yang berjenjang mulai dari peradilan pertama…