SUDUT HUKUM | KUHD yang berlaku 1 Mei 1848 melalui Staasblad No. 23 terdiri atas dua buku dan 23 bab. Buku I terdiri dari 10…
Kategori: PIH
SUDUT HUKUM | Jenis-jenis hukuman dapat dilihat dari ketentuan Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP menentukan adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukum pokok adalah…
SUDUT HUKUM | Hukum perdata ialah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul…
SUDUT HUKUM | Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang dikenal dengan istilah Burgerlijk Wetboek (BW) adalah kodifikasi hukum perdata yang disusun di Negeri Belanda.…
SUDUT HUKUM | Kitab Undang-undang hukum dagang (KUHD) lahir bersama KUH Perdata (BW), karena keduanya dikodifikasi pada tahun 1847 dan diumumkan melalui staatsblad No. 23…
SUDUT HUKUM | Hukum dagang di Indonesia bersumber pada: hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu : KUHD (WK) KUH Perdata (BW) hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan,…
SUDUT HUKUM | Hukum dagang adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dan yang lainnya. Khususnya dalam hal perniagaan. Hukum dagang adalah hukum…
SUDUT HUKUM | Sebelum UUPA berlaku (sebelum tanggal 24 September 1960), hukum agraria di Indonesia bersifat dualistis, karena hukum agraria pada waktu itu bersumber pada…
SUDUT HUKUM | Hukum agraria adalah keseluruhan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang mengetur agraria. Menurut UU No. 5 tahun 1960 (UUPA) yang dimaksud…
SUDUT HUKUM | Tentang pengertian hukum perburuhan, beberapa orang sarjana mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Mr. Molenaar berpendapat : ” hukum perburuhan adalah bagian dari hukum…