SUDUT HUKUM | Dari teori dan praktik yang berkembang selama ini memperlihatkan bahwa UUD 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis yang tertinggi dalam negara (the…
Kategori: Pemilu
SUDUT HUKUM | Indonesia melaksanakan demokrasi parlementer sejak tahun 1950 yang liberal dengan mencontoh sistem parlementer barat, sehingga masa ini disebut masa demokrasi liberal. Indonesia…
SUDUT HUKUM | Bagi pendukung golput, perilaku tidak memilih bagian dari tindakan yang memiliki pesan. Karenanya golput bukan tanpa tujuan, golput menjadi alat protes politik…
SUDUT HUKUM | Golput (non-voting behaviour) dipahami sebagai bentuk partisipasi politik warga negara yang muncul karena beragam latar belakang. Memilih adalah hak (right) politik warga…
SUDUT HUKUM | Perilaku nonvoting adalah refkleksi protes atau ketidakpuasan terhadap sistem politik yang sedang berjalan. Karena itu bentuk perilaku golput yang ditampilkan tidak seragam,…
SUDUT HUKUM | Secara garis besar perilaku golput (voting behavior) dapat didekati dari dua model, yaitu: 1. Pendekatan Sosiologi Pendekatan sosiologi ini disebut juga madhab…
SUDUT HUKUM | Golput (non-voting behaviour) dalam konteks politik Indonesia memiliki rentang sejarah yang panjang. Sebagaimna disebutkan di atas, pemerintahan Orde Baru ingin merombak sistem…
SUDUT HUKUM | Pemilu disajikan untuk mengetahui keinginan dan kehendak masyarakat tentang apa dan siapa dalam ukuran logika rakyat yang layak untuk memimpin, memberikan perubahan…
SUDUT HUKUM | Alat peraga kampanye terdiri dari berbagai bentuk diantaranya, yaitu: Bendera adalah alat peraga simbol atau lambang yang mempunyai warna, ukuran dan arti…
SUDUT HUKUM | Acuan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dapat merujuk pada standar minimal penyelenggaraan Pemilu yang ditetapkan oleh International Institute for Democracy and Electoral Assistance…