Akibat Hukum dari Penetapan Wali Adhal/Enggan

Penetapan wali adhal diatur dalam Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 Pasal 2 ayat (2) dan (3), yang menyebutkan sebagai berikut. Ayat (2) Untuk menyatakan adhalnya Wali sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai perempuan.


Ayat (3) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya Wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai perempuan dengan menghadirkan wali calon mempelai perempuan.

Adapun sebab-sebab terjadinya wali hakim berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) adalah apabila mempelai perempuan tidak mempunyai wali nasab sama sekali atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya. Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 Pasal 2 Ayat (2) dinyatakan bahwa:

Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim.

Pengertian memenuhi syarat pada ayat ini adalah syarat-syarat pada hukum Islam seperti baliq, berakal, Islam dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan berhalangan dalam ayat ini adalah walinya ada tetapi sedang ditahan dan tidak dapat dijumpai, sedang umrah atau haji, sakit keras yang tidak dapat dijumpai, masalah al-qasri yang sulit dihubungi dan sebagainya.

Adanya penetapan wali adhal/enggan dari Pengadilan Agama maka harus ada pengganti wali nikah Pemohon. Berdasarkan penetapan Pengadilan Agama bahwa larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita telah diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 KHI, sementara itu alasan keberatan/keengganan wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak termasuk dalam ketentuan pasal-pasal di atas, karenanya keengganan wali Pemohon tersebut tidak mempunyai alasan yang sah.


Bahwa karena wali Pemohon terbukti enggan/adhal menikahkan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon, maka pernikahan keduanya dapat dilangsungkan dengan wali hakim sebagaimana dimaksud Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Bahwa Majelis perlu mengetengahkan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tersebut dalam kitab Mughnil Mughtaj halaman 3 yang diambil alih sebagaipendapat Majelis Hakim, artinya:

Demikian pula dikawinkan oleh Hakim, apabila wali nasabnya adhal walaupun dengan dipaksa atau enggan mengawinkan, selanjutnya dikatakan kalau mereka enggan mengawinkannya, maka Hakimlah yang mengawinkannya dan tidak boleh sekali-laki pindah perwaliannya kepada wali yang jauh.”

Dalam kehidupan masyarakat, banyak terjadi praktek perkawinan dengan menggunakan wali hakim, yaitu pejabat yang oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali. Hal ini terjadi karena mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali nasab sama sekali atau wali melakukan adhal atau menolak menjadi wali nikah. Ketentuan penggunaan wali hakim atau sulthan ini berdasarkan hadits sebagai berikut.

Dari ‘Aisyah, Rasulullah saw. bersabda, yang artinya:

Siapa pun di antara wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal. Jika lelakinya telah menyenggamainya, maka ia berhak atas maharnya, karena ia telah menghalalkan kehormatannya. Jika pihak wali enggan menikahkan, maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi).

Keterangan seperti ini sesuai dengan azas penentuan hukum atau menghilangkan kesulitan. Karena wanita akan melaksanakan pemikahan, tetapi tidak ada wali yang berhak untuk menikahkannya, maka untuk mengatasi kesulitan itu digunakan wali hakim. Demikian juga sesuai dengan azas taisir (mempermudah) dan tahfif (memperingan). Sehingga aturan seperti ini cocok sekali dan telah memenuhi konsep demi kemaslahatan manusia.

Dalam suatu perkawinan harus memenuhi adanya rukun dan syarat perkawinan, salah satu rukun perkawinan adalah adanya wali. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa adanya seorang wali, karena dalam perkawinan tanpa hadirnya seorang wali maka perkawinan tersebut dapat dianggap tidak memenuhi rukun perkawinan. Berdasarkan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, wali dibedakan menjadi dua yaitu wali Nasab dan wali Hakim. Wali hakim dapat bertindak menjadi wali dalam perkawinan apabila wali nasab memang tidak ada, sedang berpergian jauh atau tidak ada ditempat, sedang berada di dalam penjara wali menjadi tahanan yang tidak boleh dijumpai, sedang berihram haji atau umrah, menolak atau berkeberatan bertindak sebagai wali, dan wali nasab yang ada tidak memenuhi syarat.

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Kedudukan wali hakim itu sama pentingnya seperti halnya wali bagi seorang wanita. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah jika ada masalah yang terjadi pada wali yang paling berhak bagi wanita itu, atau bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Wali Hakim berperan sebagai pengganti dari wali nasab ketika terhalang dalam pandangan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, atau menolak untuk melaksanakan ijab akad nikah (adhal) dalam perkawinan.

Kedudukan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah adalah sebagai wali pengganti dari wali wanita, atau yang menggantikan kedudukan wali nikah dari seorang calon mempelai wanita karena dalam keadaan tertentu wali (dalam hal ini ayah kandung pemohon) tidak bisa atau tidak mau menjadi wali nikah bagi anaknya. Jadi, wali hakim disini kedudukan dan wewenangnya sama dengan wali nasab atau wali yang berhak atas wanita yang berada di bawah perwaliannya. Wali hakim dapat berfungsi membantu bertindak menggantikan wali nasab bagi calon mempelai wanita untuk menikahkan dengan calon mempelai laki-laki agar memenuhi persyaratan yang sah menurut Hukum Agama Islam dan harus sesuai pula ketentuan dalam perundangan-perundangan yang berlaku.

Penggunaan wali hakim adalah sah apabila wali nasab masih ada tetapi enggan atau adhal dan tidak mengajukan keberatan atau pembatalan atas perkawinan tersebut. Wali hakim berperan untuk mengatasi kesulitan dalam perkawinan jika calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nikah. Dengan adanya wali hakim yang menggantikan wali nikah bagi calon mempelai wanita tersebut, maka tujuan utama dari perkawinan akan tercapai. Wali hakim berfungsi untuk mempermudah dan memperingan dalam pelaksanaan perkawinan bagi wanita yang tidak mempunyai wali, hal ini untuk mendapatkan kemaslahatan bagi para pihak yang ada hubungannya dengan perkawinan tersebut. Setelah wali hakim tersebut menikahkan mempelai perempuan berdasarkan penetapan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama bahwa wali nasab dari mempelai perempuan tersebut dinyatakan adhal maka selesai sudah kewajibannya dan kewajiban sebagai wali hakim dicabut kembali oleh Hakim Pengadilan Agama. Sedangkan hak yang mungkin saja timbul dari pelaksanaan akad nikah yaitu sama dengan hak-hak yang dimiliki oleh wali nasabnya. Misalnya saja dalam hal membatalkan pernikahan tersebut apabila ternyata terdapat syarat-syarat yang belum dilengkapi atau dengan kata lain wali nasabnya juga ikut berhak membatalkan pernikahan tersebut.

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Pasal 6, disebutkan sebagai berikut:

  1. Sebelum akad nikah dilangsungkan Wali Hakim meminta kembali kepada Wali Nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya Wali.
  2. Apabila Wali Nasabnya tetap adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan Wali Hakim.


Sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku pegawai pencatat nikah dapat ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita dengan pria pilihannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, yang menyebutkan: (1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud Pasal 2 ayat (1) peraturan ini. (2) Apabila di wilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk Wakil/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya.

Loading...