Daftar Undang-Undang Tahun 2009

Undang-undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan Undang-Undang.



Berikut Daftar Undang-Undang Tahun 2009:




Nomor Tentang
1 TAHUN 2009 PENERBANGAN
2 TAHUN 2009 LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
3 TAHUN 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
4 TAHUN 2009 PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
5 TAHUN 2009 PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)
6 TAHUN 2009 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA MENJADI UNDANG-UNDANG
7 TAHUN 2009 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MENJADI UNDANG-UNDANG
8 TAHUN 2009 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006
9 TAHUN 2009 BADAN HUKUM PENDIDIKAN
10 TAHUN 2009 KEPARIWISATAAN
11 TAHUN 2009 KESEJAHTERAAN SOSIAL
12 TAHUN 2009 PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DI PROVINSI RIAU
13 TAHUN 2009 PEMBENTUKAN KABUPATEN MAYBRAT DI PROVINSI PAPUA BARAT
14 TAHUN 2009 PENGESAHAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)
15 TAHUN 2009 PENGESAHAN PROTOCOL AGAINST THE SMUGGLING OF MIGRANTS BY LAND, SEA AND AIR, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (PROTOKOL MENENTANG PENYELUNDUPAN MIGRAN MELALUI DARAT, LAUT, DAN UDARA, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)
16 TAHUN 2009 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG
17 TAHUN 2009 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG
18 TAHUN 2009 PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
19 TAHUN 2009 PENGESAHAN STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (KONVENSI STOCKHOLM TENTANG BAHAN PENCEMAR ORGANIK YANG PERSISTEN
20 TAHUN 2009 GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN

Number About
21 TAHUN 2009 PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA OF 10 DECEMBER 1982 RELATING TO THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF STRADDLING FISH STOCKS AND HIGHLY MIGRATORY FISH STOCKS (PERSETUJUAN PELAKSANAAN KETENTUAN-KETENTUAN KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT TANGGAL 10 DESEMBER 1982 YANG BERKAITAN DENGAN KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA TERBATAS DAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA JAUH)
22 TAHUN 2009 LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
23 TAHUN 2009 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007
24 TAHUN 2009 BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN
25 Tahun 2009 PELAYANAN PUBLIK
26 TAHUN 2009 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009
27 TAHUN 2009 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
28 TAHUN 2009 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
29 TAHUN 2009 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN
30 TAHUN 2009 KETENAGALISTRIKAN
31 TAHUN 2009 METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
32 TAHUN 2009 PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
33 TAHUN 2009 PERFILMAN
34 TAHUN 2009 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI MENJADI UNDANG-UNDANG
35 TAHUN 2009 NARKOTIKA
36 TAHUN 2009 KESEHATAN
37 TAHUN 2009 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN MENJADI UNDANG-UNDANG
38 TAHUN 2009 POS
39 TAHUN 2009 KAWASAN EKONOMI KHUSUS
40 TAHUN 2009 KEPEMUDAAN



Number About
41 TAHUN 2009 PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
42 TAHUN 2009 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
43 TAHUN 2009 KEARSIPAN
44 TAHUN 2009 RUMAH SAKIT
45 TAHUN 2009 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
46 TAHUN 2009 PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
47 TAHUN 2009 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010
48 TAHUN 2009 KEKUASAAN KEHAKIMAN
49 TAHUN 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM
50 TAHUN 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
51 TAHUN 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
52 TAHUN 2009 PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA