Daftar Undang-undang tahun 2014

SUDUT HUKUM | Berikut adalah daftar Undang-undang tahun 2014

Daftar Undang-undang tahun 2014

Number About
1 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
2 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
3 TAHUN 2014 PERINDUSTRIAN
4 TAHUN 2014 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI MENJADI UNDANG-UNDANG
5 TAHUN 2014 APARATUR SIPIL NEGARA
6 TAHUN 2014 DESA
7 TAHUN 2014 PERDAGANGAN
8 TAHUN 2014 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF KOREA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)
9 TAHUN 2014 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF INDIA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)
10 TAHUN 2014 PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF ACTS OF NUCLEAR TERRORISM (KONVENSI INTERNASIONAL PENANGGULANGAN TINDAKAN TERORISME NUKLIR)
11 TAHUN 2014 KEINSINYURAN
12 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014
13 TAHUN 2014 PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF INDIA)
14 TAHUN 2014 PEMBENTUKAN KABUPATEN MUNA BARAT DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
15 TAHUN 2014 PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON TENGAH DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
16 TAHUN 2014 PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON SELATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
17 TAHUN 2014 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
18 TAHUN 2014 KESEHATAN JIWA
19 TAHUN 2014 PENGESAHAN PERSETUJUAN TENTANG KERJA SAMA INDUSTRI PERTAHANAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI (AGREEMENT ON DEFENSE INDUSTRY COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY)
20 TAHUN 2014 STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN
Number About
21 TAHUN 2014 PANAS BUMI
22 TAHUN 2014 PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
23 TAHUN 2014 PEMERINTAHAN DAERAH
24 TAHUN 2014 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013
25 TAHUN 2014 HUKUM DISIPLIN MILITER
26 TAHUN 2014 PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (PERSETUJUAN ASEAN TENTANG PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS)
27 TAHUN 2014 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015
28 TAHUN 2014 HAK CIPTA
29 TAHUN 2014 PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
30 TAHUN 2014 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
31 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
32 TAHUN 2014 KELAUTAN
33 TAHUN 2014 JAMINAN PRODUK HALAL
34 TAHUN 2014 PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI
35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
36 TAHUN 2014 TENAGA KESEHATAN
37 TAHUN 2014 KONSERVASI TANAH DAN AIR
38 TAHUN 2014 KEPERAWATAN
39 TAHUN 2014 PERKEBUNAN
40 TAHUN 2014 PERASURANSIAN
Number About
41 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
42 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Loading...