Kewenangan Pengadilan Agama dalam masalah perkawinan

Sudut Hukum | Dalam pasal 49 dijelaskan tentang kewenangan absolute pengadilan agama, kewenangannya meliputi:

b. Waris

c. Wasiat

d. Hibah

e. Wakaf

f. Zakat

g. Infak

h. Sedekah

i. Dan ekonomi syariah.


Jadi, dapt kita ketahui bahwa salah satu kewenagan absolute pengadilan agama adalah tentang masalah perkawinan, mekanya tidak heran ketiak Prof. Bustanul Arifin pernah mengatakan bahwa pengadilan agama adalah peradilang keluarga, atau di Negara-negara lain biasanya disebut family court.


Dalam pasal 49 ayat 2 dijelaskan secara rinci tentang kewenangan pengadilan agama dalam masalah perkawinan, ada 22 hal yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam masalah perkawinan, yaitu:

1. Izin beristri lebih dari satu

2. Izin melangsungkan perkawinan bagi yang belum berumur 21 tahun, dan dalam hal orang tua/ wali ada perbedaan pendapat

3. Dispense perkawinan

4. Pencegahan perkawinan

5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah

6. Pembatalan perkawinan

7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri

8. Perceraian karena talak

9. Gugatan perceraian

10. Penyelesaian harta bersama

11. Penguasaan anak

12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak mampu memenuhinya

13. Penentuan kewajiban member biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiaban bagi bekas istri

14. Penentuan yentang sah tidaknya seorang anak

15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua

16. Putusan pencabutan kekuasaan wali

17. Penunjukan orang lain sebagai wali, dalam hal kekuasaan wali telah dicabut

18. Menunjukkan seorang wali dalam hal anak belum sampai umur 18 tahun yang telah ditinggalkan oleh keduan orang tuanya

19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang dalam kekuasaannya

20. Penetapan asal-usul anak

21. Putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran

22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No.1 tahun 1971.


Inilah 22 kewenagan absolute pengadilanagama dalam bidang perkawinan.

Loading...